REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perombakan kabinet sebaiknya tidak dilakukan karena dorongan kepentingan politik semata. Melainkan, betul-betul dipertimbangkan berdasarkan objektivitas penilaian kinerja kementerian.

"Dasar politik untuk melakukan reshuffle memang kita tidak bisa menutup mata, tapi kalau pertimbangannya hanya itu, dikhawatirkan justru akan memunculkan problem, bukan solusi," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Mada Sukmajati, Senin (13/4).

Menurut Mada, dorongan beberapa kalangan termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi, memang patut dipertimbangkan. Namun indikator yang digunakan seharusnya bukan hanya berbasis pada kepentingan politik semata.

Seharusnya, ia mengatakan, dorongan evaluasi itu dapat disertai dengan penyertaan rapor masing-masing menteri selama enam bulan bertugas. "Jadi ada baiknya kalau usul evaluasi juga sembari menyodorkan rapor merah atau biru para menteri," kata dia.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat akan memperoleh gambaran mengenai urgensi dari perombakan tersebut. Perombakan juga tidak boleh sampai dianggap sebagai upaya untuk memperkuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika