REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Jalur independen atau perseorangan untuk calon kepala daerah dinilai akan meningkat pada pilkada serentak tahun ini. Ini karena akan banyak kader dari partai politik bermasalah seperti PPP dan Golkar yang mengalami dualisme kepengurusan.

"Bisa meningkat karena kader PPP dan Golkar tak akan mau lama menunggu masalah selesai," kata Peneliti IndoStrategi, Pangi Syarwi saat dihubungi Republika, Ahad (12/4).

Selain jalur independen, kader PPP dan Golkar juga bisa pindah ke partai lain untuk dijadikan kendaraan dalam pilkada. Karena itu, Pangi mengatakan, ini menjadi peringatan serius bagi PPP dan Golkar. "Jadi PPP dan Golkar harus cepat menyelesaikan masalah ini," katanya.

Namun, soal peluang, Pangi mengatakan tidak terlalu menggemberikan bagi calon kepala daerah dari jalur independen. Karena, syarat independen adalah seorang calon harus memiliki popularitas sebesar 90 persen. "Jika tak populer ya jangan berharap,"katanya.

Sedangkan untuk elektabilitas, calon dari jalur independen juga akan kesulitan. Karena, untuk meningkatkan elektabilitas lebih menguntungkan bagi calon yang dari partai politik. "Jika punya mesin politik, elektabilitas calon bisa didongkrak."

Apalagi, jika melihat pengalaman sebelumnya, sangat sedikit calon kepala daerah terpilih yang berasal dari jalur independen. Kalau pun terpilih, mereka akan kesulitan saat sudah menjalankan program pemerintahan. Karena, mereka berhadapan dengan DPRD yang berasal dari partai politik. "Lihatlah mantan bupati Garut Aceng Fikri yang independen. Begitu dia punya masalah, langsung diturunkan," kata Pangi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika