REPUBLIKA.CO.ID, SANUR -- Politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan siap mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kebijakan pemerintahannya tidak sejalan dengan Pancasila dan Trisakti.
"Salah satu sikap politik PDI Perjuangan yang diputuskan dalam Kongres IV di Bali adalah berjuang bersama rakyat untuk mengamankan kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo agar sejalan dengan Pancasila dan ajaran Trisakti," katanya di lokasi Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Sabtu (11/4).
Menurutnya sikap politik PDI Perjuangan ini melegakan dirinya yang menjadi wakil rakyat di DPR RI. Sikap politik PDI Perjuangan ini, kata dia, sangat penting bagi anggota Fraksi PDI Perjuangan di legislatif.
"Meskipun Presiden Joko Widodo dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tapi kader PDI Perjuangan harus tetap tegak lurus melakukan pengawasan, tidak boleh kehilangan fungsi pengawasan," jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan, meskipun presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh PDI Perjuangan bersama partai lainnya yang berkoalisi, tapi bukan berarti PDI Perjuangan tunduk begitu saja pada seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah.
"PDI Perjuangan akan bersama-sama rakyat untuk mengawal pemerintahaan. Ini keputusan penting bagi kader," ujarnya.
Rieke melanjutkan, posisi kader, termasuk yang menduduki jabatan apa pun, itu tegak lurus pada instruksi partai. Kalau Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo, menurut dia, hal itu dalam koridor partai yakni dalam forum kongres.
"Hal ini sesuai dengan konstitusi partai yakni memilih jalan Trisakti," katanya.
Ia juga mengingatkan, menjelang diusung sebagai calon presiden, Joko Widodo sudah membuat kontrak politik dengan PDI Perjuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika