REPUBLIKA.CO.ID, SANUR -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla, melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto mengatakan perombakan kabinet diperlukan jika memang harus. Namun untuk reshuffle kabinet, hal itu sepenuhnya diserahkan ke Presiden Jokowi.
"Pertanyaan reshuffle ini kan berawal dari pernyataan presiden saat melantik kabinet. Presiden menyampaikan akan melakukan evaluasi kabinet enam bulan (pascapelantikan)," katanya, usai penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4).
Ia melanjutkan, perlu bagi presiden untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya secara total. Evaluasi enam bulanan, adalah momentum untuk melakukan hal tersebut. Sebab, kinerja pemerintahan sekarang ini punya hubungan dengan misi ideologi PDI Perjuangan.
Hasto mengatakan, PDI Perjuangan siap dengan memberikan masukan agar pemerintahan sekarang ini, sesuai dengan misi utama PDI Perjuangan. Selain itu, ia mengaku PDI Perjuangan punya evaluasi kinerja pemerintahan.
Menteri-menteri yang tak sejalan dengan garis perjuangan partai, harus menjadi prioritas presiden. Atau pun menteri-menteri yang tak sesuai dengan harapan presiden.
Evaluasi dan perombakan itu perlu, lantaran PDI Perjuangan tak mau dijadikan bantalaan cemoh masyarakat ats kegagalan pemerintahan.
"PDI Perjuangan tidak menghendaki itu (kegagalan pemerintah) menjadi akumulasi kekecewaan," ujar Hasto.
Karena itu, ia ingatkan menjadi tugas partainya agar Kabinet Kerja bikinan Jokowi dan JK menjalankan misi kepartaian.
"Tapi, ini (perombakan kabinet) memang sepenuhnya hak preogratif presiden, dan tentunya partai akan memberikan masukan-masukan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika