REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik dari Central Strategic International Studies (CSIS), Phillips J Vermonte mengatakan, daripada beralih koalisi, lebih baik Presiden Jokowi memperbaiki hubungan dengan partai pengusungnya, PDIP. Phillips mengatakan, butuh pemahaman dari kedua belah pihak agar komunikasi dalam hubungan berjalan dengan baik.

"Karena bagaimanapun PDIP adalah partai yang mencalonkan Jokowi. PDIP juga harus menerima realita baru, bahwa presiden yang terpilih adalah orang baru bukan keluarga dari bu Mega yang sesuai dengan semangat politik PDIP," kata Phillips dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4).

Phillips mengatakan, PDIP adalah partai yang paling berkepentingan agar pemerintah Jokowi sukses. Jika pemerintahan saat ini tidak berhasil, lanjutnya, maka yang rugi adalah PDIP sendiri. Oleh karena itu, kata Phillips, PDIP juga harus berperan aktif dalam membangun hubungan yang baik dengan Jokowi.

"Kalau nggak berhasil yang rugi PDIP juga. Di Pemilu serentak 2019, PDIP akan dihukum masyarakat. Karena bagaimanapun Jokowi masih dilihat sebagai wajah dari PDIP," ujarnya.

Sementara itu, pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Dewi Haroen mengatakan, ada kekuatan lain yang mencoba untuk merenggangkan hubungan PDIP dan Jokowi. Hal tersebutlah, lanjutnya, yang harus diantisipasi kedua belah pihak 

"Ini menjadi warning untuk memperhatikan siapa kawan lawan. Lawan gaya komunikasi kaku, akomodir semuanya. Jangan bujukan manis KMP menjadikan lengah," ujar Dewi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika