REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakharmonisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. KIH mengaku penumpang gelap di kabinet Jokowi membuat hubungan KIH dan Jokowi putus.

Ketua DPP Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan KIH akan meminta Jokowi untuk mengkaji ulang keberadaan orang-orang yang menghalangi hubungan dengan KIH. Mereka disebut sebagai orang terdekat yang memberi pengaruh pada kebijakan Jokowi.

Menurut Dadang, kalau permintaan KIH ditolak, maka fraksi KIH di DPR sulit untuk mengawal dan membentengi kebijakan Jokowi.

Saat ditanya apakah ancaman penolakan Jokowi itu adalah KIH tidak akan mengawal kebijakan Jokowi di parlemen, Dadang hanya menjawab singkat. "Ya seperti itulah," kata Dadang pada Republika, Jumat (10/4).

Namun Dadang membantah ketidakharmonisan hubungan Jokowi dengan KIH ini membuat presiden merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP).

Pasalnya, bukan hanya KIH, semua fraksi di DPR RI juga menginginkan Jokowi pada jalur yang benar. Yaitu, memfungsikan lembaga-lembaga yang ada dan sah menurut Undang-Undang. "Jadi jangan lembaga lain-lain yang difungsikan," tegas Dadang.

KIH menginginkan Jokowi menghapus lembaga-lembaga yang tidak perlu serta mengkaji keberadaan kepala staf kepresidenan. Menurut Dadang, keberadaan lembaga tersebut justru memerkeruh suasana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika