Kamis 09 Apr 2015 15:35 WIB

Megawati Ingatkan Jokowi Penuhi Janji Suci pada Rakyat

Rep: Ahmad Baraas/ Red: Bayu Hermawan
Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Wapres Jusuf Kalla (kanan), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) dan Menteri PMK Puan Maharani (kiri) menghadiri acara pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, B
Foto: Antara/Andika Wahyu
Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Wapres Jusuf Kalla (kanan), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) dan Menteri PMK Puan Maharani (kiri) menghadiri acara pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, B

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenuhi janji-janji kampanyenya kepada rakyat. Sebab kemenangan dalam Pilpres 2014, diraih atas kepercayaan rakyat.

"Presiden Jokowi agar ingat terhadap janji-janji kampanyenya. Karena janji kampanye itu merupakan janji suci pada rakyat," katanya dalam sambutan pada acara pembukaan Kongres IV PDIP di Sanur, Bali, Kamis (9/4).

Kongres dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun dalam acara itu Jokowi tidak memberikan sambutan, karena ia diundang sebagai kader partai. Sambutan Megawati menjadi sambutan tunggal, setelah laporan panitia yang disampaikan Wayan Koster.

Selain itu, Mega juga mengatakan sesuai UU pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena itu menurutnya wajar jika presiden dan Wapresnya punya hubungan dengan partai politik pengususngnya.

Partai politik itu memenangkan calonnya karena ada dukungan dari rakyat. Sehingga yang harus diperjuangkan pemerintah adalah apa yang diperjuangkan oleh parpol pengusungnya dan perjuangan PDIP itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Mega juga mengingatkan Jokowi terhadap tugas pemimpin nasional untuk melindungsi seluruh tumpah darah indonesia, termasuk dari terorisme.

"Saya melihat  bahwa pemerintah harus menolak radikalisme dan terorime. Indonesia adalah negara berdaulat, yang masyarakat sangat toleran. Indonesia tidak membirrkan paham radikal tumbuh di Indoesia. Indonesia harus tumbuh sebagai negara yang menjunjung keberagaman," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement