REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani, mengungkapkan rencana pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi wakapolri seperti akal-akalan pemerintah. Tujuannya agar kasus dan perkara hukum yang melilit BG terkait korupsi bisa dihentikan.
"Rencana pengangkatan BG memperlihatkan adanya 'lingkaran setan' antara DPR, Presiden, dan Kepolisian sendiri," ungkapnya pada Republika, Rabu (8/4).
Hal ini, lanjut dia, juga bisa ditebak dan dipahami masyarakat awam.
Wardhani mengatakan bila BG diangkat manjadi wakapolri, Kepolisian seharusnya akan menanyakan kasus korupsi dirinya. "Nanti bagaimana kasus BG yang sudah dilimpahkan ke sana (Kepolisian). Apa mungkin anak buah menginterogasi atasannya (BG)," tambahnya.
Dia berharap agar BG tidak diberikan jabatan dahulu seperti petinggi kepolisian.
Sebelumnya, wacana pencalonan Budi Gunawan sebagai wakapolri muncul dalam rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dengan DPR, pada Senin (6/4) lalu. Dalam rapat yang antara lain membahas proses pencalonan Kapolri Komjen Badrodin Haiti, Fraksi NasDem mendorong Komjen Budi Gunawan diangkat sebagai wakapolri.
Hal ini sebagai bentuk rehabilitasi terhadap BG, setelah diputuskan tidak bersalah dalam kasus dugaan rekening gendut yang membuatnya gagal melaju sebagai Kapolri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
