REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghina Presiden Jokowi.
"Menteri memang berwenang untuk ganti Dirjen, tapi ada aturan dan prosedur yang harus ditempuh, jangan main sikat saja. Pak Yasonna tidak bisa sewenang-wenang, karena semua sudah ada ketentuannya," kata Yusril menanggapi penggantian salah satu dirjen di Kemenkumham, Rabu (8/4).
Salah satu masalah terkini yang mengemuka di kementerian yang pernah dipimpin Yusril ini akibat Yasonna tidak mau menetapkan Dirjen Imigrasi yang dianggap tidak sesuai dengan pilihannya. Padahal, Keppres terkait dengan nama dirjen tersebut sudah turun.
Yasonna justru menunjuk pelaksana tugas (Plt) kembali di Direktorat Imigrasi. Padahal sebelumnya, Dirjen Imigrasi dipegang oleh seorang Plt. Sehingga ada dua kali secara berturut-turut dalam satu institusi.
Kritik terhadap Yasonna muncul karena dianggap tidak memerhatikan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang sudah tidak memiliki pemimpin definitif selama sekitar delapan bulan. Padahal direktorat tersebut dinilai amat penting bagi negara karena menyangkut keluar-masuknya orang asing.
Menanggapi hal itu, pengamat keimigrasian Indonesia D Sentana, M.Si mengatakan, urusan imigrasi menjadi bagian dari benteng negara serta terkait pertahanan dan keamanan.
"Imigrasi ini penting, negara jangan dibuat main-main dengan keberadaan Imigrasi. Apalagi sampai Jokowi menjalankan pemerintahan kurang lebih enam bulan ini tidak ada Dirjen Imigrasi definitif," katanya.
Menilik kasus tersebut, ia menilai bahwa imigrasi hanya dijadikan alat kepentingan penguasa semata, namun tidak melihat sisi keamanan kedepan.
"Presiden jangan kalah dengan oknum menteri yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika