REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso menilai langkah kubu Aburizal merotasi sejumlah kader di DPR secara tiba-tiba, tidak sejalan dengan kesepakatan status quo pimpinan Fraksi Partai Golkar di parlemen.

"Katanya mau 'status quo' (pimpinan Fraksi Partai Golkar), kenapa ada penggeseran-penggeseran komisi," kata Priyo seusai mengikuti Rapimnas I Partai Golkar pimpinan Agung Laksono, di Jakarta, Rabu malam (8/4).

Priyo menyesalkan adanya rotasi itu, padahal, kata dia, pihaknya sendiri sudah memutuskan untuk mundur sejenak, pasca-kericuhan di ruang Fraksi Partai Golkar DPR RI, untuk menghormati proses status quo dalam kepemimpinan Fraksi Partai Golkar.

Hal serupa juga diutarakan Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono yang meminta agar seluruh kader Golkar di DPR RI yang mengalami rotasi segera dikembalikan ke posisinya semula.

"Ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin kami selaku kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah banyak anggota fraksi dipindah komisinya. Kami minta untuk segera dikembalikan ke tempatnya masing-masing," kata Agung Laksono.

Agung mengatakan Fraksi Partai Golkar DPR RI kubu Aburizal Bakrie tidak berhak melakukan perombakan terhadap kader Golkar di DPR RI.

Tindakan rotasi komisi, menurut dia, merupakan pelanggaran tata tertib dewan, serta merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sangat menciderai keputusan hukum.

"Kami protes keras, karena bukan hak mereka untuk merombak," kata Agung Laksono.

Sebelumnya pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI kubu Aburizal Bakrie melakukan rotasi terhadap sejumlah kader partai beringin di parlemen, pasca-rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Selasa (7/4).

Rotasi itu dilakukan kepada Zainudin Amali dan Yayat Biaro yang dipindah ke Komisi VIII serta Adies Kadir ke Komisi IX. Sebelumnya ketiganya merupakan anggota Komisi III DPR RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika