REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Joko Widodo menempatkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) mengundang reaksi banyak pihak.
Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pihaknya tak sepakat jika Budi Gunawan ditempatkan pada posisi sebagai wakapolri. Hal tersebut sama saja Presiden dan parlemen mengulang kesalahan di masa lalu, saat BG hendak dijadikan Kapolri.
Dahnil bahkan menyebut ide BG menjadi wakapolri sebagai akrobat politik.
Dia menyatakan, esensi dari penolakan BG bukan terkait masalah posisi yang diduduki, namun rekam jejak yang dia miliki.
“Karena BG ini terindikasi punya rekening gendut. Jadi penempatan dia di kapolri atau wakapolri sama saja tidak tepat,” kata dia, Selasa (7/4).
Selain itu, ide BG menjadi wakapolri akan membuat kontroversi di tengah masyarakat. Bisa jadi masyarakat kembali bergejolak.
“Soalnya masyarakat ingin Polri dipimpin oleh figur yang memiliki track record yang baik,” ujar dia.
Sebelumnya politikus Partai Nasdem, Patrice Rio Capella menyatakan sepakat kalau BG menjadi wakapolri. Karena secara kepangkatan tidak ada masalah dengan BG.
Begitu juga terkait status tersangka yang dikatakanya sudah selesai. Ia mengatakan, BG sudah dinyatakan bebas dari status tersangka karena menang di praperadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
