REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai partai pendukung utama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung apabila Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja para pembantunya agar pemerintahan berjalan efektif.

"Presiden Jokowi harus tegas pada pembantunya yang tidak berikan masukan yang cermat," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (7/4).

Ia mencontohkan kebijakan pemberian dana pembelian mobil dinas pejabat negara yang menimbulkan kontroversi sehingga menyudutkan Presiden Jokowi.

Menurutnya penyusunan kebijakan itu dilakukan oleh pembantu Presiden yang gegabah dalam membuat peraturan tersebut.

"Pembantu Presiden Jokowi yang mendorong Presiden dicelakakan karena mereka tidak memikirkan dengan cermat kebijakan tersebut. Presiden Jokowi banyak hal yang harus dilakukan, bukan hanya terkait mobil dinas," ujarnya.

Basarah menjelaskan sikap tegas yang bisa dilakukan Presiden seperti teguran terhadap kinerja para pembantunya yang tidak memberikan masukan cermat itu.

Ia menilai, sikap pembantu presiden itu bisa membuat jalannya pemerintahan tidak efektif karena kinerja pemerintahan terganggu.

"Namun kami tetap berpegang teguh bahwa pergantian pembantu presiden merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi," katanya.

Basarah enggan menyebutkan nama-nama para pembantu Presiden Jokowi yang patut dievaluasi karena kinerjanya yang belum maksimal.

Basarah menambahkan, PDIP menyerahkan keputusan evaluasi tersebut kepada Presiden Jokowi karena presiden memiliki hak prerogatif dan paling tahu kinerja para pembantunya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika