REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle terhadap menteri-menterinya terus bergulir. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menilai rencana reshuffle kabinet masih terlalu cepat.
"Iya, terlalu cepat. Belum, sama sekali belum dibicarakan," kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/4).
JK mengatakan belum membicarakan masalah perombakan kabinet. Meski demikian, ia mengungkapkan jika pemerintah pasti melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian.
Sebelumnya, hasil survei dari Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia menunjukan mayoritas masyarakat ingin Kabinet Kerja segera dirombak.
"Masyarakat nampaknya ingin Presiden Jokowi segera merombak Kabinet Kerjanya," kata pengamat komunikasi dan politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.
Keinginan agar kabinet segera dirombak disebabkan karena masyarakat kecewa akan kegaduhan politik yang saat ini terjadi serta melambungnya harga bahan pokok. Pelemahan rupiah pun turut menjadi pemicu kekecewaan para pendukung Jokowi-JK.
Survei ini diselenggarakan mulai 1 hingga 6 April 2015 dan telah menjaring 368 opini pengunjung publik. Dalam survei ini juga ada pertanyaan tunggal, yaitu kapan waktu yang paling tepat bagi Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Hasilnya, sebesar 58,97 persen (217 pengunjung) menginginkan Presiden merombak kabinetnya sebelum pertengahan 2015.
Menurut masyarakat, menteri yang memiliki kinerja baik adalah Menteri Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
Menteri Susi dianggap berhasil membuat berbagai terobosan, sementara Menteri Bambang berhasil membuat APBNP yang menjamin ketersediaan dana pembangunan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sedangkan, menteri yang kinerjanya dianggap tidak memuaskan antara lain Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
Selanjutnya, Menteri Desa dan PDT Marwan Jafar, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnadi serta Menteri Perencanaan Pembangunan - Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.
Ikuti Whatsapp Channel Republika