REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengatakan wajar jika ada kader partainya yang melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
"Dalam dunia politik praktis serba dinamis, sehingga kalau ada kader partai yang melontarkan kritik tajam itu bagian dari dinamika politik," katanya di kantor DPP PDIP, Selasa, (7/4).
Ia menegaskan PDI Perjuangan bukan seperti organisasi militer yang kader partainya harus selalu patuh terhadap pimpinan.
Andreas menilai, kritik tajam yang dilontarkan kader PDI Perjuangan terhadap kebijakan pemerintah, belum tentu berpengaruh buruk terhadap pemerintah yang membuat kebijakan.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan membangun hubungan antara partai pemerintah dan pemerintah itu tidak mudah dan tidak bisa begitu saja berjalan mulus.
Jika selama lima bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo masih ada kritik tajam dari kader partai pemerintah, menurut dia, hal itu adalah lumrah.
Basarah menegaskan, PDI Perjuangan adalah partai pemerintah, tapi bukan berarti semua kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo langsung disetujui oleh PDI Perjuangan.
"Melalui Kongres IV di Bali mendatang, PDI Perjuangan akan menegaskan kembali posisinya sebagai partai pemerintah," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, PDI Perjuangan meskipun sebagai partai pemerintah, tapi bukan berarti menjadi "tukang stempel" pemerintah.
Menurutnya, PDI Perjuangan memiliki cita-cita dan ideologi untuk membangun bangsa dan negara, sehingga akan mendukung pemerintah untuk membangun bangsa dan negara yang sesuai dengan ideologi.
"Karena itu, kebijakan pemerintah, bisa saja mendapat kritik tajam dari kader PDI Perjuangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika