REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi meminta pemerintah untuk melibatkan dan berkoordinasi dengan para ulama dari berbagai agama dalam mencegah serta menanggulangi gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia.
"Negara dan ulama harus berkoordinasi karena selama ini penanganan yang dilakukan oleh Polri hanya di bagian hilir saja tanpa ada upaya pencegahan munculnya terorisme," katanya, Selasa (7/4).
Hal tersebut disampaikan Hasyim usai menjadi salah satu pembicara pada rapat koordinasi dengan tema "Pemantapan Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan ISIS di Wilayah Provinsi Jawa Tengah" di gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng.
Ia menjelaskan tujuan utama penanganan terorisme di Indonesia adalah "zero terorism" dan hal itu baru mungkin tercapai kalau ada penanganan di bagian hulu oleh para ulama.
"Di bagian hulu itu yang tahu adalah ulama dan ulama yang bergerak di hulu harus dilindungi, dikoordinasi, serta dibantu agar tidak merasa sendirian," ujar mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.
Menurut dia, para ulama yang melakukan pencegahan terorisme di bagian hulu juga harus dibekali dengan informasi yang utuh mengenai terorisme dan gerakan radikal lainnya. Hasyim menilai penanganan dan pemberantasan terorisme di Indonesia belum maksimal karena belum melibatkan para ulama.
"Pemberantasan terorisme harus berdasarkan kepentingan bangsa sendiri, bukan karena perintah dari negara lain sebab negara-negara di luar itu juga punya kepentingan sendiri terhadap pemberantasan terorisme," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika