REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres PDIP yang akan digelar pada 9-12 April 2015 di Bali, menjadi momentum penting untuk menegaskan relasi antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo.

"Hal ini penting, karena betapa pun PDIP menjadi partai pemenang dalam Pilleg 2014 dan menjadi partai pengusung serta pemenang Pilpres 2014, namun PDI Perjuangan tak bisa disebut sebagai partai yang memerintah," kata Dosen Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair), Haryadi, Selasa (7/4).

Menurut Haryadi, setidaknya dari komposisi menteri dan jabatan negara lainnya, PDIP mendapat jatah yang tak proporsional. Bahkan, terkesan relasi antara PDIP dengan Presiden yang adalah kadernya sendiri bersifat datar dan cenderung agak berjarak.

"Situasi semacam ini niscaya berakibat buruk bagi pelembagaan dan demokratisasi sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan amanah UUD 1945," katanya.

Upaya penegakan sistem presidensial, kata dia, seharusnya dapat dimulai dengan merekayasa relasi antara partai pengusung (dan pendukung) dengan Presidennya. Dalam hal ini, posisi PDIP merupakan "kekuatan etik", bukan kekuatan negara. Sedangkan posisi Presiden, lanjut Haryadi, adalah merupakan "petugas partai" untuk kemajuan negara.

Sebagai kekuatan etik, PDIP wajib mendorong dan mengingatkan Presiden untuk selalu menyerap ideologi partai dalam program dan kebijakan presiden. Sementara Presiden, sebagai "petugas partai" wajib mengacu ideologi partainya dalam melangkah mengelola pemerintahan negara.

"Hanya dengan cara begitu sistem presidensial akan tegak. Kita berharap Kongres PDI Perjuangan di Bali nanti bisa mengeratkan kembali hubungan partai dengan Presiden Jokowi. Serta, bisa menegakkan sistem presidensial lewat relasi partai dengan presidennya. Inilah momentum bagi PDI-Perjuangan dan Presiden Jokowi," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika