REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo Selasa siang (7/4) menggelar rapat terbatas (ratas) membahas penanganan penyelundupan ikan termasuk keberlanjutan proses penanganannya untuk mencegah bertambahnya kerugian negara di bidang tersebut.

"Akan kita bahas pada hari ini masalah ilegal fishing, kita lihat telah dicapai dari sisi penegakan hukum sebuah kerja yang sangat bagus dan ini dilanjutkan," katanya saat membuka rapat yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta.

Selain upaya penegakan hukum melalui penangkapan, mereka yang melakukan pencurian ikan, Presiden juga meminta adanya kerja sama antarlembaga untuk memastikan keberhasilan penanganan pencurian dan penyelundupan ikan.

"Pentingnya koordinasi kementerian dengan PPATK diperlukan betul agar tahu data ilegal fishing yang harus diikuti juga arus keuangan seperti apa sehingga tindakan yang dilakukan kementerian didukung fakta yang ada," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyinggung kasus Benjina yang bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga internasional. Kepala Negara meminta agar langkah-langkah penanganan terus dilakukan secara berkelanjutan.

"Kita ingin keseriusan ini diteruskan dan konsisten," tegasnya.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menkumham Yasona Laoly, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Widjajanto, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko serta Menlu Retno P Marsudi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika