REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik dari Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, berpendapat Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pada 9-12 April 2015 harus menghasilkan dan membuat pola hubungan antara partai dengan kadernya yang menjadi Presiden RI Joko Widodo terang benderang dan semakin baik.

"Sebab hampir enam bulan pemerintahan Jokowi-JK pola hubungan antara pemerintah, terutama Jokowi dengan partai tidak berjalan dengan baik," kata Muradi, dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Senin (7/4).

Menurut dia, yang nampak adalah reaksi partai yang lebih mengekspresikan sebagai partai oposisi daripada partai pemerintah. Sementara Jokowi sendiri nampak enggan untuk selalu berkoordinasi dan mengkomunikasikan kebijakan yang dibuatnya dengan partainya.

Situasi itu, kata dia, nampak pada respon negatif partai atas sejumlah kebijakan Jokowi yang dianggap keluar dari visi Trisakti dan program Nawacita-nya. Muradi menjelaskana, ada empat permasalahan yang membuat hubungan antara PDIP dengan Jokowi memburuk dalam enam bulan ini.

Pertama, pelantikan jaksa Agung M Prasetyo yang memang diluar kehendak partai moncong putih tersebut. Kedua, saat Jokowi melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang terkesan diam-diam dan tidak dikomunikasikan ke Megawati maupun partainya. Ketiga, pengajuan dan kemudian pembatalan nama Budi Gunawan dari calon kapolri.

"Langkah ini dianggap sebagai bagian dari 'pengangkangan' hak politik warga negara dan konstitusi karena sudah melalui proses politik hukum dengan dimenangkannya pengajuan praperadilan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK," ujarnya.

Dan keempat adalah pengaburan Trisakti dan Program Nawacita dalam RPJMN yang dibuat Bappenas. Bahkan terjadi 'pembelokan' atas sejumlah prinsip politik yang seharusnya menjadi lanskap atau dasar kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, yang mana warna kerakyatannya dikalahkan oleh pendekatan pro pasar dan bernuansa Neolib.

Ikuti Whatsapp Channel Republika