REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM- Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Zainul Majdi menyayangkan pemblokiran situs-situs Islam oleh pemerintah dengan alasan radikalisme. Menurutnya, tindakan tersebut menyebabkan banyak mudharat.

"Soal pemblokiran situs banyak hal yang lebih esensial untuk menangani fenomena radikalisme. Melakukan upaya penutupan situs lebih banyak mudharatnya," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Senin (6/4).

Seharusnya saat pemerintah memblokir situs-situs yang diduga radikal harus memastikan bahwa situs-situs secara  keseluruhan mengajarkan ideologi terorisme yang bertentangan dengan pancasila.

"Kalau misal, ada satu dua artikel pendapat atau pandangan yang kira-kira tidak sesuai tinggal diberitahu. Minta dihapus atau menggunakan mekanisme hak jawab seperti di media cetak," ungkapnya.

Ia menuturkan, dalam era kebebasan pers, jangan sampai pemerintah melakukan tindakan yang mencederai kebebasan pers. Pasalnya, hal itu hanya menunjukan bahwa pemerintah belum siap dengan kebebasan pers.

Zainul mengatakan pemblokiran situs pun harus mengedepankan prinsip ekualitas atau kesetaraan. Jika itu tidak dilakukan maka pemerintah bisa dianggap sebagai pihak yang phobia dengan Islam.

"Jangan menganggap pemahaman radikal berkembang di kalangan umat Islam saja. Banyak situs yang dimiliki non muslim ada yang mengandung atau bahan yang mendiskreditkan Islam. Kenapa itu gak ditangani," katanya.

Menurutnya, jangan sampai pemblokiran situs-situs tidak mengurangi radikalisme. Akan tetapi, justru menimbulkan masalah baru. Selain itu, dirinya berharap tindakan pemerintah memblokir bukan dikarenakan phobia Islam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika