REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Zainul Majdi mengkritik program-program pemerintah pusat yang mendorong kemajuan pembangunan di daerah. Pasalnya, banyak program atau kebijakan pusat yang tidak dibarengi dengan praktek riil di lapangan.

"Banyak program pusat yang bagus, tapi belum terealisasi secara riil di lapangan. Termasuk, upaya menciptakan kedaulatan pangan belum ada suport riil," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Senin (6/4).

Menurutnya, kementerian pertanian menginginkan daerah bisa memproduksi lebih tinggi. Sementara, waktu yang diberikan singkat dan tidak dibarengi dengan suport pemerintah. Maka, target pemerintah menjadi tidak realistis.

"Yang kerja petani, bukan Kementan itu. Jadi tidak bisa petani dikasih target. tanpa penyiapan yang cukup. Produksi harus 40 persen, tapi suport alokasi 10 persen itu gak realistis," katanya.

Dirinya juga mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM. Soalnya, banyak daerah, termasuk NTB yang masih bergantung dengan provinsi lain dari segi distribusi.

"Kami harap sebelum mengeluarkan kebijakan itu memperhitungkan kondisi di seluruh indonesia. Kan ada daerah yang pasokan BBM-nya dan rantai logistik belum kuat seperti NTB," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika