REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) mengungkapkan pemblokiran laman situs yang dianggap radikal oleh pemerintah tidak bisa dengan cara dipukul rata begitu saja karena bisa saja salah alamat.
"Tidak bisa dipukul rata sebetulnya kan salah juga jika begitu bisa saja situs yang diblokir itu tidak radikal namun karena menyandang satu agama tertentu maka terkena imbasnya," kata Ketua Umum Peradah Wayan Sudane di Jakarta, Ahad (6/4).
Wayan mengatakan, pihaknya setuju untuk dilakukan pemblokiran situs yang menyebarkan paham radikalisme oleh pemerintah, tanpa memandang berasal dari mana dan ajaran agama apapun tetapi harus dengan kajian yang penuh kehati-hatian.
"Saya setuju dengan pemblokiran situs radikal apapun tanpa memandang ajaran agamanya, namun yang harus diingat adalah harus ada kajian yang mendalam dan penuh kehati-hatian, tidak bisa dipukul rata begitu saja," katanya.
Dia menjelaskan seharusnya dalam melakukan kajian yang dilakukan secara mendalam tersebut pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini harus memiliki suatu indikator pemisah yang mutakhir dengan melibatkan pakar-pakar seperti tokoh agama, sosiolog, psikolog, antropolog, dewan pers dan lainnya agar hasilnya memang betul-betul dapat dipertanggung jawabkan.
"Dengan melibatkan para pakar tersebut kajiannya akan baik serta indikator pemisah mana situs yang radikal dan yang tidak akan lebih mudah dibedakan. Hasilnya juga bisa dipertanggung jawabkan," ujarnya.
Lebih lanjut Wayan juga mengusulkan Kemenkominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak organisasi keagamaan besar seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah untuk merundingkan masalah ini.
"Ini kan isu sensitif, di Muslim kita kenal dua organisasi keagamaan yang mainstream yaitu NU dan Muhammadiyah serta umat beragama lainnya harusnya diajak merundingkan bersama masalah ini sehingga bisa dicari akar permasalahan dan cara penanggulangan terbaik seperti apa ke depannya. Agar efeknya jangan seperti orang yang sakit kepala lalu diberi obat dan besoknya terjangkit lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika