Ahad 05 Apr 2015 16:36 WIB

Kader Golkar di Mataram Diminta tak Ikut-ikutan Ical-Agung

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Djibril Muhammad
Ketua DPR Setya Novanto ( kanan) menyimak pembacaan putusan sela PTUN oleh Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie , Idrus Marham (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah), Jakarta, Kamis (2/4).
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Ketua DPR Setya Novanto ( kanan) menyimak pembacaan putusan sela PTUN oleh Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie , Idrus Marham (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah), Jakarta, Kamis (2/4).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Politisi Partai Golkar Kota Mataram, Ahyar Abduh mengimbau agar kader partai yang berada di fraksi DPRD Kota Mataram tidak ikut-ikutan terlibat dalam perselisihan antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.

"Saya minta fraksi di DPRD tidak dalam ikut konflik Golkar dan kepengurusan Plt di daerah, nanti akan ada sanksi," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Ahad (05/4).

Ia menuturkan, anggota dewan fraksi Golkar lebih baik fokus mengurus kegiatan-kegiatan dewan serta menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Sehingga, dewan bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Dirinya mengklaim masih menjadi ketua DPD Golkar Kota Mataram. Bahkan, konflik di tingkat pusat tidak membuat di daerah menjadi pecah. Selain itu, proses pencalonan dirinya di pilkada 2015 serentak nanti tetap berjalan dengan lancaar.

Ahyar mengatakan dirinya tetap akan maju bersama Mohan Roliskana dengan menggunakan kendaraan partai Golkar yang sudah sah diakui oleh pemerintah. "Untuk pilkada pasti yangh disahkan oleh pemerintah," ungkapnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi tentang telah disahkannya kepengurusan kubu Agung Laksono. "Kita belum pernah menerima surat apapun," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement