REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menilai situasi politik saat ini tenang namun menghanyutkan sehingga seluruh pihak harus hati-hati dalam menyikapinya.

"Situasi politik kita tenang tapi menghanyutkan. Kita mesti berhati-hati (menyikapi), jangan sampai mengacaukan Presiden kita," kata Aburizal sebelum menggelar pertemuan rutin dengan petinggi Partai Koalisi Merah Putih (KMP) di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat malam.

Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan rutin itu yakni mengenai keputusan Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan partai berlambang beringin itu.

Aburizal menyatakan saat ini partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih telah mendukung upaya Golkar untuk mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas keputusannya mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Menurut Aburizal, hak angket itu dilayangkan karena keputusan Menkumham diambil tanpa mengindahkan proses pengadilan yang tengah berjalan.

"Negara ini negara hukum. Menteri seharusnya menunda keputusannya. Pengadilan harus dihormati," ujar dia.

Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham mengatakan dalam pertemuan itu akan dibahas pula mengenai putusan sela Pengadilaan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kepengurusan Golkar serta dinamika politik terkini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika