REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan minimnya kader perempuan dalam partai politik ternyata tidak dialami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saja.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan hampir semua parpol mengeluhkan kesulitan untuk merekrut kader perempuan.
Menurut Siti, PDIP seharusnya lebih mudah dengan komposisi elit dan ketua umumnya seorang perempuan. Sebagai ketua umum, Megawati semestinya mampu mendorong kader perempuan untuk lebih maju lagi.
Jadi, sekarang tinggal kebijakan Megawati tentang keseriusannya untuk merekrut kader-kader perempuan. Sebab, menurut Zuhro, jika ada keseriusan dari elit PDIP untuk mendorong kader perempuan tampil, tidak akan terlalu sulit.
"Kalau Parpol mau menggunakan jejaringnya dalam merekrut perempuan menjadi kader," katanya pada Republika, Jum'at (3/4).
Ia melanjutkan, Parpol sangat perlu untuk membuat jejaringnya sebagai bentuk pengkaderan. Jejaring itu bisa dibangun melalui komunitas-komunitas, ormas yang dimiliki PDIP, organisasi profesional, hingga bersinergi dengan kampus atau universitas.
"Kader-kader muda perempuan dapat dimintakan dari berbagai jejaring yang dimiliki PDIP," ujarnya.
Minimnya partisipasi perempuan di Parpol lebih dominan terjadi di kepengurusan tingkat Kabupaten/ Kota. Untuk kepengurusan di tingkat yang lebih tinggi, komposisi kader perempuan relatif sudah bagus.
Dengan kondisi ini, elit politik memang harus turun ke bawah untuk menarik partisipasi perempuan di parpol lebih banyak.
Kalau elit politik di pusat sudah bergerak, mau tak mau kader di bawahnya akan mengikuti. Bukan lagi menunggu datangnya kader perempuan baru, tapi mencari perempuan yang potensial sesuai dengan parpol.
"Khususnya di Kabupaten/ Kota yang paling minim," ucap Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika