Kamis 02 Apr 2015 13:51 WIB

Infrastruktur Perbatasan Kaltim-Malaysia Memprihatinkan

Rutinitas di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.
Foto: Antara
Rutinitas di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Pejabat Bupati Mahakam Ulu, Kalimantan Timur MS Ruslan mengatakan sarana infrastruktur di daerahnya yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia hingga kini masih memprihatinkan, dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

"Kami minta pembangunan infrastruktur betul-betul segera diwujudkan, baik itu jalan, pasokan listrik, air bersih, sarana kesehatan, pendidikan, maupun lainnya," kata Ruslan di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2016 di Samarinda, Kamis (2/3).

Menurut Ruslan, infrastruktur jalan harus segera dibangun karena kondisinya sangat buruk dan mengganggu aktivitas warga serta perekonomian.

"Akses transportasi di Mahakam Ulu sangat sulit, dan masih mengandalkan transportasi sungai. Belum lagi sarana telekomunikasi yang sangat terbatas," tambahnya.

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah otonomi baru di Kaltim hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan DPR RI pada 14 Desember 2012. Daerah ini berbatasan langsung dengan Malaysia.

Masalah minimnya sarana infrastruktur dasar di Kabupaten Mahakam Ulu tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang hadir memberikan arahan pada Musrenbang Kaltim, Rabu (1/4).

Bahkan, MS Ruslan mengundang langsung Andrinof Chaniago untuk datang ke Mahakam Ulu dan menyaksikan kondisi berbagai sarana infrastruktur yang ada.

Untuk pembangunan infrastruktur, Pemkab Mahakam Ulu melalui musrenbang mengusulkan anggaran Rp 452 miliar untuk membiayai 11 kegiatan, seperti pembangunan jalan, jembatan, instalasi pengolahan air, rehabilitasi dermaga, rumah layak huni dan pasar induk.

Selain itu, juga diusulkan pembangunan menara telekomunikasi untuk mengatasi blank spot di Mahakam Ulu dengan anggaran sekitar Rp 25 miliar, serta pemenuhan infrastruktur kesehatan dan pendidikan senilai Rp 45,97 miliar.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement