REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDIP mengaku sudah mengingatkan pemerintah agar bahan bakar minyak (BBM) tidak diserahkan kepada harga pasar. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira di Jakarta, Rabu (1/4) kemarin.
"Kelihatannya sekarang mengarah ke sana apa yang dilakukan PDIP kami mengingatkan Pemerintah agar jangan sampai itu terjadi," kata Andreas Pareira di Jakarta, Rabu.
Mantan menteri koordinator, Kwik Kian Gie mengatakan Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi dengan menerapkan harga BBM mengikuti pasar. Pernyataan Kwik ditanggapi santai oleh Andreas. Menurutnya, Indonesia belum sampai ke arah itu dan mengharapkan agar tidak terjadi.
"Artinya itu kan membiarkan harga diatur oleh pasar, tapi saya lihat belum sampai ke sana, ya ini yang kita jaga agar jangan terjadi," katanya.