REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melakukan tindakan represif antidemokrasi. Sebab, BNPT menyatakan salah satu alasan penutupan situs Islam karena menjelekkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira kurang dijelekkan seperti apa SBY selama 10 tahun berkuasa. Namun, tidak ada tindakan represif berlebihan yang ditunjukkan SBY selama berkuasa," kata Dahnil, Rabu (1/4).

Tindakan BNPT, ujar dia, terlihat lebih politis dibandingkan sekedar masalah isu terorisme. "Presiden Jokowi harus segera menghentikan tindakan yang mendiskreditkan kelompok Islam ini, sebelum gelombang kebencian dan ketidakpercayaan umat Islam memuncak terhadap beliau," kata dia.

Menurutnya, pemerintah tak perlu menebar ketakutan akan ancaman terorisme yang malah menjadi alat untuk membungkam kelompok kritis. "Itu jelas tindakan antidemokrasi," sebut dia.

Isu gerakan ekstrimis, ujar Dahnil, memang ada di Indonesia tetapi seharusnya tidak perlu berlebihan sehingga memanfaatkan isu itu untuk sekaligus membungkam kelompok kritis, khususnya kelompok Islam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika