REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Politik, Said Salahudin, menilai putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah tepat. PTUN memerintahkan penundaan pelaksanaan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono.

"Saya sebut tepat bukan karena putusan itu menguntungkan bagi kubu Aburizal Bakrie dan merugikan bagi kubu Agung Laksono," jelas Said, Rabu (1/3).

Menurutnya, putusan itu tepat karena dalam ketetapannya, Majelis Hakim mengaitkan penerbitan Surat Keputusan (SK) Menkumham dengan munculnya persoalan kenegaraan di lembaga perwakilan rakyat. Persoalan tersebut di antaranya berupa terganggunya kegiatan di DPR.

Ia menuturkan, munculnya aksi saling rebut kepemimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR oleh kedua kubu, menyebabkan terganggunya kegiatan di DPR. Hal itu juga termasuk aksi pengambilalihan ruangan fraksi oleh kubu Agung Laksono.

Bagaimanapun, kata dia, Partai Golkar adalah pemilik kursi kedua terbesar di DPR. Sehingga hal tersebut pada tingkat tertentu dapat turut menghambat proses pengambilan keputusan-keputusan rakyat di lembaga DPR.

"Di sinilah dapat kita katakan bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta telah mampu menempatkan dirinya sebagai pejabat negara yang dituntut untuk memiliki tanggungjawab kenegaraan," jelas Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika