REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya menilai sikap Kemeninfo yang memutuskan memblokir situs islam terlalu terburu-buru. Tantowi menilai mestinya Kemeninfo membentuk tim khusus dulu untuk melakukan pendalaman.

"Kami nilai terlalu terburu, perlu adanya pengkajian mendalam karena memblokir situs yang diduga berisi unsur radikalisme tidak semudah menutup situs porno," ujar Tantowi melalui pesan singkatnya kepada Republika, Rabu (1/4).

Tantowi menilai harusnya pemerintah dalam hal ini Kemeninfo tidak serta merta menerima begitu saja usulan BNPT tanpa melakukan pendalaman dan verifikasi. Karena, setidaknya Kemeninfo pasti juga memiliki standar dan penilaian tersendiri terkait website.

Namun, Tantowi sesungguhnya mendukung usaha pemerintah dalam hal memproteksi negara dari paham ISSI atau ajaran radikalisme. Hal ini menurut Tantowi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menjaga NKRI.

Sayangnya, menurut Tantowi harusnya pemerintah bisa lebih berhati-hati lagi dalam membuat keputusan. Tantowi mengatakan, bagaimanapun prinsip verifikasi harus menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan  kebijakan. Jika tidak takutnya, kebijakan tersebut malah menimbulkan prokontra di masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika