REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani sedang disiapkan untuk menjadi Wakil Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun, hal itu akan berbenturan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menyatakan menteri Kabinet Kerja tidak boleh merangkap jabatan di pengurus partai.

Menanggapi itu, Sekertaris DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan, semestinya instruksi tersebut tak harus dituruti. Alasannya, pengurus partai yang menjabat sebagai eksekutif tak punya risiko menghambat kinerja.

"Tradisi perpolitikan kita dari dulu seperti itu (eksekutif adalah pengurus partai)," kata dia, saat ditemui di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (31/3), kemarin.

Menurut Wakil Ketua di Komisi II DPR ini, orang yang mengatakan pengurus partai tidak boleh merangkap jabatan eksekutif, ataupun legislatif merupakan pribadi yang tak paham tentang partai politik.

Diterangkan Arif, sebenarnya dalam AD/ART PDI Perjuangan memang tak pernah ada posisi wakil ketua umum. Namun, jika Puan ditunjuk untuk duduk di kursi baru dalam partainya itu, Puan tak perlu menanggalkan jabatan eksekutifnya.

Menurut dia, larangan merangkap oleh Presiden Jokowi itu tak ada relevansinya dalam persoalan kinerja. Justeru, kata dia, sebaliknya pengurus partai yang juga menjabat eksekutif akan membuat pemerintahan semakin efektif.

"Setidaknya dari estimasi dukungan politik. Sehingga enggak mudah diganggu. Tentunya kalau semua dijalankan dengan baik," kata dia.

Arif pun menambahkan, partainya hanya akan taat pada larangan rangkap jabatan tersebut jika memang peraturan perundang-undangannya mengatur demikian. "Lah, itukan (larangan) aturannya pak Jokowi," ujar Arif.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Sumber Daya dan Enerji, Effendi Simbolon membenarkan Puan telah layak diangkat menjadi Waketum PDI Perjuangan. Bahkan, anggota Komisi VII DPR itu siap mengangkat Puan jadi Ketua Umum. "Jangankan wakil ketua, jadi ketua umum pun mbak Puan itu sudah layak."

Ikuti Whatsapp Channel Republika