REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat meminta Kementerian Kominfo dan BNPT agar lebih selektif dalam memblokir situs yang diduga menyebarkan paham-paham radikalisme. Pasalnya, jangan sampai situs yang mengajarkan ilmu untuk umat ikut diblokir.
"Harus selektif dalam urusan memblokir situs yang diduga radikal," ujar Ketua MUI NTB Saiful Muslim kepada Republika di Kota Mataram, Rabu (1/4).
Menurut dia, pemerintah harus bisa memilah dalam melakukan pemblokiran situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme. "Saya setuju situs yang menyebarkan propaganda atas nama jihad ke Irak dan Suriah harus diblokir," ungkapnya.
Namun, ia menuturkan, pemerintah tidak boleh memblokir situs-situs yang memang menyebarkan ilmu dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. "Situs yang menyebarkan ilmu yang sangat dibutuhkan umat Islam dan perguruan tinggi tidak harus diblokir," katanya.
Saiful mengatakan masyarakat seharusnya bisa secara sadar bahwa jihad dengan pergi ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan gerakan radikal sangat berbahaya.
Sementara, di Indonesia sendiri masih banyak persoalan yang membutuhkan jihad dari masyarakat. Seperti memerangi keterbelakangan pendidikan. "Sampai di sana belum tentu selamat. Di sini masih banyak yang perlu diperhatikan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
