REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemblokiran situs Islam yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) bisa menimbulkan rasa keterasingan antara pemerintah dengan rakyat.

"Saya kira untuk itu perlu diadakan dialog atau semacam proses sebelumnya," kata anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori, Rabu (1/4).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sharing dengan pengelola 19 website yang diblokir itu.

Tujuannya untuk mengetahui latar belakang pembuatan situs berisi ajaran radikal tersebut. Walaupun tidak semua situs benar-benar berisi ajaran radikal seperti yang dituduhkan.

Namun, kata dia, jika memang ada indikasi kekerasan, tidak serta merta pemerintah bisa langsung memblokir.

Mereka harus diajak berdialog untuk lebih bisa mengkaji sehingga keputusan pemblokiran lebih memiliki dasar.

”Kebijakan pemerintah jangan sampai membuat masyarakatnya sendiri merasa terasing di negeranya sendiri. Sebab kebijakan dirasa tidak adil karena terkesan sepihak tanpa ada pemberitahuan di awal,” papar Syaiful.

Ikuti Whatsapp Channel Republika