REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Soekarwo menyatakan bahwa 90 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali duduk sebagai ketua umum periode 2015-2020.
"Mayoritas DPD Demokrat meminta SBY menjabat kembali memimpin partai ini," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (31/3). Politisi yang juga Gubernur Jatim tersebut menjelaskan, pemilihan ketua umum DPP Partai Demokrat akan dilangsungkan di Surabaya pada 11-13 Mei 2015, tepatnya di Hotel Shangri-La, Jalan Mayjen Sungkono.
Selaku tuan rumah, pihaknya mengaku siap menyelenggarakan kongres III partai yang pernah sukses mengantar SBY menjabat Presiden RI dua periode tersebut. Menurut dia, DPP Partai Demokrat menyatakan keamanan di Kota Surabaya menjadi faktor utama penunjukan sebagai tuan rumah kongres III.
"Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono kagum pada keamanan dan kenyamanan di Jawa Timur, terlebih pembangunan di segala bidang berjalan cepat serta berkelanjutan," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya. Selain itu, kata Ketua DPD Demokrat Jatim itu, SBY merasa senang karena banyak duta besar dan tamu kehormatan dari negara asing dan menjadikan provinsi ini sebagai salah satu tujuan investasi pengusaha, baik lokal maupun internasional.
Sementara itu, terkait banyaknya pihak yang meminta Soekarwo menjabat Sekretaris Jenderal DPP menggantikan Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas, ia mengaku tak tertarik dan menyerahkannya ke ketua umum terpilih. "Sekjen itu harus tinggal di DPP, dalam hal ini di Jakarta. Sedangkan, saya menjabat Gubernur sehingga tidak mungkin saya meninggalkan Jatim," tukas suami Nina Kirana tersebut.
Sebelumnya, salah satu anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman menilai Soekarwo sangat layak menggantikan Ibas sebagai Sekjen DPP karena menilai mampu membantu ketua umum menjalankan roda organisasi di internal partai. "Tapi beliau harus meninggalkan jabatan sebagai Gubernur Jatim karena memang wajib tinggal di Jakarta. Kalau Pakde mau maka Pakde harus melepasnya," tutur Hayono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika