REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kinerja pemerintahan Jokowi-JK dinilai lamban. Selama lima bulan usia pemerintahan, gonjang-ganjing politik dan ekonomi justru terus terjadi.

Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menolak diberi label lamban. Menurutnya, banyak proses yang harus dilalui pemerintah sebelum membuat kebijakan.

Luhut justru menilai pemerintahan Jokowi-JK lebih cepat dalam membuat kebijakan. Hal itu, kata dia, terbukti dengan tingginya intensitas sidang kabinet dan rapat terbatas yang digelar presiden dengan para menterinya.

Menurut Luhut, sidang kabinet digelar paling tidak dua pekan sekali. Adapun rapat terbatas bisa lima kali dalam sehari dengan membahas sampai tujuh materi.

Baik sidang kabinet maupun rapat terbatas selalu digunakan untuk mencari solusi atas tiap persoalan yang dihadapi negara.

"Dengan demikian proses pengambilan keputusan akan lebih tajam diambil oleh presiden," ujar mantan menteri perindustrian tersebut, Selasa (31/3).

Luhut juga membantah tudingan Jokowi yang disebut menganut paham neolib. Menurutnya, tak ada satu pun kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat.

"Dalam setiap rapat kami, Presiden Jokowi selalu mengatakan kepentingan rakyat, dan itu saya rasakan. Saya sudah mengalami pemerintahan dari zaman Pak Harto sampai sekarang ini. Jadi saya bisa melihat ada satu keistimewaan yang diberikan Presiden Jokowi," ucap Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika