REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Padang kecewa dengan proses penataan aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang.

"Ternyata di Dinas Pendidikan (Disdikbud) masih sama dengan sebelumnya. Belum ada terobosan berarti yang menunjukkan sebuah perubahan yang lebih baik," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Disdikbud Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (30/3).

Padahal, lanjut dia, dirinya telah meminta kepada kepala SKPD untuk berkomitmen agar melakukan inovasi. Namun, ia menilai, tak ada perbaikan maupun perubahan di Disdikbud Kota Padang.

Selain itu, ia menjelaskan, selama ini tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan penelusuran merasa kesulitan karena sebagian besar aset belum terinventarisir dengan baik.

"Saya bahkan sudah pernah menyatakan akan mengganti kepala SKPD yang tidak mampu membuat perubahan di SKPD-nya," ujar Mahyeldi.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyoroti kedisiplinan ASN di institusi tersebut. Sejumlah pegawai di SKPD yang mengurus ribuan guru di Kota Padang ini, banyak yang datang terlambat. Bahkan, untuk keseragaman pakaian, masih terdapat banyak perbedaan warna, seperti jilbab dan warna dasar dari seragam Linmas.

Selain itu, ia meminta seluruh ASN khusunya di Disdikbud untuk selalu menjaga solidaritas. Menurutnya, soliditas diperlukan dalam sebuah organisasi, supaya dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik.

"Jangan sampai dalam satu SKPD terkotak-kotak dan tidak akur antar pimpinan strukturalnya sehingga menghambat program," kata dia menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika