REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berencana melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang biasa dikenal dengan program bedah rumah. Tujuannya untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, tersedia dana Rp 2,2 juta untuk pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit," kata Plt. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan BSPS Tahun 2015 di Ruang Pendopo, Kantor Kementerian PU-Pera, Senin (30/3).
Kementerian mencatat, dari sekitar 13,5 juta angka backlog alias kekurangan kebutuhan akan rumah di Indonesia, sekitar 3,4 juta unit merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan angka pertumbuhan kebutuhan rumah per tahun di Indonesia diperkirakan mencapai 800 ribu rumah.
Ditegaskannya, masalah perumahan tidak akan selesai apabila hanya mengandalkan dana APBN dari pemerintah pusat saja. Oleh karena itu, ia pun mengajak pemerintah daerah dan masyarakat pengusaha turut berperan aktif dalam program bedah rumah tersebut.
Sebelumnya, program bedah rumah telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, ketika penggabungan kementerian dilakukan, program tersebut berkomitmen akan tetap dilaksanakan dan menjadi salah satu program unggulan di Kementerian PU-Pera.
"Jika melihat kinerja pelaksanaan Program BSPS selama lima tahun terakhir, jumlah rumah yang dibantu melalui program tersebut saat ini sudah sebanyak 600 ribu unit," ungkapnya. Ke depan target pembangunan rumah swadaya pun akan terus ditingkatkan.
Program BSPS pada dasarnya bukan merupakan bantuan sosial, akan tetapi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan stimulan kepada masyarakat. Serta mendorong Pemda untuk ikut peduli terhadap program perumahan bagi masyarakat yang saat ini masih banyak tinggal di RTLH.
Jumlah bantuan yang diberikan untuk program BSPS tersebut bervariasi mulai Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta tergantung pada kondisi rumah yang akan diperbaiki. "Dana APBN saja tidak akan mencukupi untuk memenuhi target program perumahan di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian PUPR mengajak Pemda bersama dengan masyarakat untuk ikut memberdayakan potensi untuk mendorong program perumahan di daerahnya masing-masing. Sebab Pemda yang memiliki data yang pasti serta lokasi RTLH yang ditempati oleh masyarakatnya," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
