REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan warga negara Indonesia (WNI) disinyalir gabung kelompok ISIS. Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Wawan Purwanto mengatakan tak hanya pemerintah, khususnya tim intelijen saja yang berperan menangani pergerakan ISIS. Semua elemen pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban menangani permasalahan tersebut.
"Sebetulnya, ISIS ini yang menangani semua pihak. Kementerian dan lembaga yang terkait semua terlibat," kata Wawan kepada Republika Online, Kamis (26/3).
Wawan mengungkapkan, upaya perlawanan tersebut harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi bahaya ISIS di Indonesia. Masyarakat juga tidak mudah terporvokasi pihak-pihak atau kondisi tertentu.
Menurut dia, peran masyarakat sebagai bentuk preventif atau pencegahan dalam penyebaran organisasi radikal itu. Sehingga, publik bisa mendeteksi lebih dini indikasi-indikasi tersebut, terlebih jika menimpa orang terdekat.
Wawan menambahkan, upaya pencegahan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masing-masing orang tentang pemahaman ISIS yang salah. Tak hanya lembaga pemerintah yang ikut terlibat, organisasi masyarakat, pemerintah daerah hingga pengasuh pesantren juga diminta untuk membantu menangani kasus ini.
Sebelumnya, sejumlah pihak termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyebut setidaknya ada 500 WNI yang sudah bergabung bersama ISIS. Hal itu jelas cukup mengkhawatirkan. Apalagi menurut Wawan incaran ISIS adalah masyarakat semi Arab. Maksudnya adalah warga keturunan Arab yang tinggal di luar negara-negara Arab, termasuk Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
