REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo lagi-lagi digoyang dengan keputusan anggota DPR yang ingin tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Oleh karena itu, pengamat politik Hanta Yudha menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi komunikasi.

"Pemerintahan Jokowi-JK harus memiliki strategi komunikasi untuk membangun dukungan," kata Hanta saat dihubungi Republika, Kamis (26/3).

Menurutnya, strategi komunikasi ini dalam bentuk langkah memetakan partai yang mendukung kebijakan pemerintah. Ini harus dibentuk di setiap isu dan kebijakannya. Jadi, Presiden Jokowi dan pemerintahannya sudah mengetahui untuk kebijakan yang akan dikeluarkan partai mana yang akan mendukung.

Pemerintah juga, kata dia, perlu menyiapkan strategi kompromi dan negosiasi untuk menghadapi parlemen dalam persetujuan kebijakannya. Dua strategi ini digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama anggota dewan.

Sama halnya dengan perkara Komjen Budi ini, pemerintah diuji strategi komunikasi dan kompromi politiknya. Ini untuk mengantisipasi keinginan DPR melantik Budi yang sejatinya sudah diganti pencalonannya oleh Komjen Pol Badrodin Haiti.

Hanta menegaskan strategi ini dilakukan untuk menarik dukungan DPR sebagai penyeimbang pemerintahan. Sebab, DPR berfungsi mengawasi pemerintah di bawah kepala negara. Selain itu, untuk memuluskan kebijakan tentu kewenangan itu juga harus mementingkan hak rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika