REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR tetap menginginkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kondisi ini merupakan dampak dari keputusan keliru yang dilakukan Presiden Joko Widodo sejak awal.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow kepada ROL, Kamis (26/3). Ia mengatakan ini adalah resiko dari keputusan awalnya mencalonkan Budi.
"Ini awalnya kesalahan presiden karena mengusulkan orang yang sebetulnya sudah diketahui bermasalah," kata Jeirry. Menurutnya, penolakan ini harus diterima sebagai buntut dari putusannya yang salah ambil. Implikasi politik dari keputusan itu memang menjadi sangat panjang saat ini.
Presiden Jokowi, kata dia, juga harus siap terganggu kinerjanya akibat hal ini. Dampaknya akan menganggu banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan Jokowi sebagai presiden. Hal ini patutnya menjadi pelajaran bagi presiden untuk tidak gegabah mengambil keputusan.
Ia menghimbau jangan sampai kepala negara memutuskan kebijakan yang beresiko ditolak publik. Apalagi menyangkut orang yang jelas-jelas diketahui bermasalah. Ini berakibat situasi politik menjadi tidak stabil. Terbukti anggota legislatif menolak usulan pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti menggantikan Budi sebagai Kapolri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
