Kamis 26 Mar 2015 19:13 WIB

BNPT Bantah Adanya Rekayasa Intelijen Penanganan ISIS

Rep: c26/ Red: Joko Sadewo
Sejumlah anggota Brimob Polda Jatim bersenjata lengkap melakukan penjagaan saat rumah milik terduga anggota Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) berinisial HM digeledah di Jalan Ade Irma Suryani, Malang, Jawa Timur, Kamis (26/3).
Foto: Antara/Hayu Yudha
Sejumlah anggota Brimob Polda Jatim bersenjata lengkap melakukan penjagaan saat rumah milik terduga anggota Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) berinisial HM digeledah di Jalan Ade Irma Suryani, Malang, Jawa Timur, Kamis (26/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Wawan Purwanto membantah tudingan adanya rekayasa intelijen dalam penanganan ISIS di Indonesia.

Dugaan itu sebelumnya disampaikan pengamat intelijen Soeripto yang mengatakan ini dibuat untuk mendapatkan proyek saja."Ini bukan rekayasa, ini benar-benar!" tegas Wawan saat dihubungi Republika Online (ROL), Kamis (26/3).

Menurutnya perkara ISIS ini memang sudah ada sejak dua tahun yang lalu.  ISIS merupakan salah satu efek dari pergolakan negara-negara Arab yang menyebabkan konflik. Kondisi ini juga sudah membahayakan karena semakin marak di Indonesia. Oleh karena itu memang membutuhkan penanganan segera.

Ia mengatakan ISIS memang mulai mencari sukarelawan dari berbagai penjuru negara, terutama mereka yang semi Arab. Dalam arti keturunan Arab yang tinggal di negara lain termasuk Indonesia. Jadi dibutuhkan upaya pencegahan.

Bahaya ISIS, ditambahkannya memang benar-benar terjadi dalam realitasnya. Bukan semata-mata upaya untuk mencari keuntungan dari pemerintah untuk beberapa pihak. Negara ini perlu waspada atas bahaya internasional ini.

Soeripto yang juga anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (25/3) mengungkapkan dugaan adanya rekayasa intelijen dalam penanganan ISIS. Ini diduga berujung pada tujuan proyek untuk mendapatkan dana dan menimbulkan ketakutan pada Islam oleh pihak-pihak tertentu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement