REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Penggunaan dana bansos dan hibah menjelang Pilkada Kabupaten Bandung di akhir tahun dinilai sangat rawan penyelewengan. Sebab, dua sumber dana itu kerap dijadikan sebagai sumber pendanaan kampanye bagi kandidat incumbent.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Deni Abdullah, menyatakan dana bansos dan hibah disinyalir masih dianggarkan pada APBD 2015 yang dibahas akhir 2014 kemarin.

"Tiap incumbent di Indonesia punya kecenderungan untuk menggunakan APBD-nya sebagai salah satu alat kampanye. Nah di situ terutama dana bansos dan hibah," kata Deni, Kamis (26/3).

Kata dia, tren dana bansos dan hibah menjelang itu selalu naik. Hal inilah yang menurut Deni dua sumber dana itu rawan disalahgunakan dan dijadikan alat kampanye untuk calon incumbent. "sebenarnya tidak fair mempergunakan dana publik sebagai alat kampanye bagi incumbent, dan ini terjadi di banyak daerah," ujar dia.

Bahkan, selain itu, sumber-sumber dana lainnya, seperti dana pembangunan, juga harus terus dipantau. Sebab, sumber-sumber dana tersebut berpotensi disalahgunakan untuk keperluan dana kampanye calon incumbent.

"Semua sumber dana itu ketika menjelang pilkada sangat rawan dijadikan alat kampanye," tutur dia.

Namun, jika rencana pembangunan tersebut sudah dilakukan dari sejak lama, maka itu tetap harus dilanjutkan supaya tidak terhambat. "Rencana pembangunan tidak juga harus berarti terhambat ketika ada pilkada," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika