REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani mengatakan DPR perlu bersikap bijaksana dengan menerima Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri mengantikan Budi Gunawan.

Menurutnya sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang batal melantik Komjen Budi Gunawan (BG) merupakan tindakan pembenahan diri.

Hal ini karena menurutnya, Jokowi telah melakukan kesalahan sebelumnya dengan mencalonkan BG yang terindikasi melakukan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"DPR harus lebih bijaksana dan mempertimbangkan isu-isu pemberantasan korupsi. Biarkan saja BG berlalu," kata Sri pada Republika, Kamis (26/3).

Sri melanjutkan, lagi pula Presiden memiliki hak istimewa untuk memilih siapa yang pantas meminpin Polri. Namun Sri juga tidak bisa menampik bahwa Jokowi layak dikritik.

"Kenapa hanya BG yang dicalonkan untuk menjadi Kapolri. Padahal dia sudah terindikasi melakukan korupsi," ucapnya.

Sri mengharapkan polemik pelantikan Kapolri ini akhirnya bisa sejalan dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahanyang bersih dan anti korupsi.

"Karena isu korupsi juga telah membuat masyarakat lelah," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III berbeda pendapat terkait upaya pencalonan Badrodin menjadi Kapolri seperti yang diajukan Presiden Jokowi pekan lalu. Pendapat pertama, sejumlah anggota Komisi III menginginkan penjelasan Presiden terkait pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebelum melanjutkan proses uji kelayakan Badrodin.

Pendapat kedua, uji kepatutan dan kelayakan Komjen Badrodin Haiti harus segera dilakukan tanpa menunggu penjelasan Presiden terkait pembatalan pencalonan Budi Gunawan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai Presiden tidak bisa melakukan pembatalan pencalonan Kapolri secara sepihak, karena dalam paripurna sudah disetujui Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika