REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Yenny Wahid menilai Menteri Hukum dan HAM telah melampaui kewenangannya dalam mengesahkan kepengurusan partai politik belakangan ini.

"Saya setuju yang dilakukan Menkumham (terkait pengesahan kepengurusan partai politik) sudah jauh melampaui kewenangannya," kata Yenny Wahid dalam acara silaturahmi tokoh bangsa bertajuk Problematika dan Solusinya yang diselenggarakan PP Muhammadiyah, Kamis (26/3).

Sebagai orang yang pernah mengalami intervensi pemerintah dalam partai politik, ia mengetahui bagaimana perasaan pihak yang merasa diintervensi saat ini.

Menurut dia, pemerintah seolah tengah menembaki kakinya sendiri. Akibatnya kegaduhan politik terus terjadi, dan mengganggu sektor investasi nasional.

"Saya tahu sakitnya (diintervensi) itu di sini. Jangan lah pemerintah menembaki kaki sendiri," kata dia.

Politisi Golkar Fadel Muhammad mengatakan intervensi yang dilakukan Menkumham dalam pengesahan kepengurusan partai politik, khususnya Golkar dan PP, sangat nyata. Menurut Fadel, intervensi itu sengaja dibuat sedemikin rupa sehingga timbul perpecahan di internal Golkar dan PPP.

"Saya menyaksikan bagaimana aturan-aturan main yang ada. Jadi memang sengaja ada niat tertentu," nilai Fadel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika