REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bandara Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan akan segera dibangun pada pertengahan April, mendatang. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan beserta Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tomy Soetomo siang ini pun menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya membahas kendala pembangunan bandara.
"Hasil rapat, bapak wakil presiden memutuskan untuk segera bandara di Banjarmasin Syamsuddin Noor mulai dibangun, kalau bisa di pertengahan April. Jadi sepakat antara TNI AU, Kalsel dan AP I," jelas Jonan usai melakukan rapat di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (25/3).
Jonan mengatakan, kendala pembangunan seperti pembebasan lahan pun telah disepakati. Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Tomy Soetomo mengatakan, nilai investasi pembangunan bandara di Banjarmasin ini mencapai Rp 2.3 triliun. Bandara ini nantinya akan memiliki terminal seluas 110 ribu meter persegi dari 10 ribu meter yang ada, sehingga diproyeksikan dapat menampung penumpang hingga 12 juta orang tiap tahunnya.
"Sekarang penumpang di Banjarmasin sekitar 3,5 juta penumpang per tahun. Kita akan buat kapasitasnya 4 kalinya, tapi terminalnya bisa 10 kalinya," jelas Tomy.
Perluasan bandara ini tak lepas dari tingginya jumlah penumpang di Kalimantan Selatan dalam lima tahun terakhir. Ditambah dengan penumpang yang akan melakukan perjalanan ibadah umroh.
"Ini seperti telur dan ayam, dengan dibangunnya bandara, ekonomi regional berkembang," jelas dia.
Pembangunan ini rencananya akan dilakukan dalam waktu 2,5 tahun. Tomy mengatakan, PT Angkasa Pura I telah menyediakan anggaran senilai Rp 2,3 triliun serta dengan pinjaman pihak swasta.
Terkait dengan pembebasan lahan yang menjadi kendala pembangunan bandara, Tomy mengatakan sejumlah lahan baik milik pemerintah dan TNI AU akan dihibahkan. "Artinya ada yang kita bebaskan kepemilikan mereka, posisi hibah," jelasnya.
Pembebasan yang sudah berjalan hingga 2,5 tahun ini pun telah mencapai 80 persen. Sedangkan, sisa lahan yang belum dibebaskan akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme konsinyasi.
Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin mengatakan, selama ini terjadi kesalahpahaman terkait status lahan. Menurut dia, TNI AU mencatat lahan tersebut sebagai investaris kekayaan negara. Sedangkan pemda mencatat lahan sebagai kekayaan daerah.
"Sekarang ada kesepahaman, ke depan TNI AU akan meminta kepada kementerian keuangan untuk menghapus dari aset inventaris kekayaan negara, kemudian nanti pemda memberikan kompensasi yang sepadan dengan itu untuk dipergunakan untuk kegiatan personelnya," jelas Rudy.
Namun, setelah pertemuan ini dilakukan, kesalahpahaman antara sejumlah pihak itu pun telah diselesaikan. Sebelumnya, PT Angkasa Pura I menyatakan pembebasan lahan menjadi kendala dalam pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk pengembangan bandara udara tersebut dibutuhkan lahan seluas 118 hektare.
Ikuti Whatsapp Channel Republika