REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat BUMN, Said Didu menyatakan mewujudkan BUMN yang powerfull akan sulit dilakukan. Ini karena masih dipraktikkannya menaruh orang berlatar politik di jabatan komisaris BUMN.
Said menjelaskan pola pengisian jabatan komisaris BUMN di berbagai macam negara berbeda-beda. Ada negara yang kebijakannya komisaris diisi oleh orang berlatar profesional. Tapi ada juga negara yang membolehkan komisaris diisi orang berlatar politik. " Kalau di Indonesia jelas, komisaris mayoritas diisi orang politik," kata dia, Selasa (24/3).
Sebenarnya, kata dia, komisaris BUMN diisi orang politik tidaklah mengapa, asal orang tersebut memiliki kapasitas dan profesional pada jabatan yang dimilikinya. Beberapa negara menerapkan itu dan BUMN nya tetap maju. Namun dia menggaris bawahi ini bisa tercapai asal iklim politiknya bagus.
"Kalau di Indonesia iklim politiknya belum bagus. Jadi ketika orang politik mengisi jabatan di komisaris BUMN akan rentan sekali penyimpangan," kata dia.
Sebelumnya kebijakan Jokowi mendudukkan mantan anggota timsesnya ke komisaris BUMN menuai protes. Ini karena kebijakan yang diambilnya dituding praktik bagi bagi kue politik.
Yang paling hangat saat ini yaitu ditunjukknya Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun menjadi Komisaris BUMN Jasa Marga. Padahal melihat latar belakang Refli Harun jelas tak ada korelasinya dengan bidang usaha Jasa Marga yang bergerak di bidang tol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
