REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Pengusahaan Kawasan Batam mencoba memasuki pasar jasa alih muatan kapal di sekitar perairan Selat Malaka yang selama ini masih dikuasai Malaysia dan Singapura.
"Selama ini 'transhipment' masih dikuasai Singapura, kita belum masuk sama sekali," kata Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam I Wayan Subawa di Batam, Selasa (24/3).
Padahal, kata dia, usaha alih muatan kapal di Selat Malaka sangat berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar. Wayan menyebutkan sebanyak 55 juta TEUs barang diangkut kapal yang lalu lalang tiap hari di sana. Dari 55 juta TEUs itu, sekitar 30 juta TEUs di antaranya digarap Singapura dan sisanya oleh Johor. Padahal Batam juga terletak di wilayah yang sama di Selat Malaka.
"Kita belum ada potensi sama sekali. Untuk awal, kami targetkan merebut 4 juta TEUs," kata dia.
Salah satu jalan untuk merebut pasar alih muatan kapal di Selat Malaka adalah dengan membangun pelabuhan alih muatan kapal. Rencananya BP Kawasan Batam membangunnya di Tanjungsauh. Pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh masih terkendala status lahan.
Tanjungsauh yang terletak di antara Pulau Batam dan Pulau Bintan belum masuk wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Padahal, untuk dapat merangsang pelaku alih muatan kapal, dibutuhkan berbagai insentif KPBPB.
Gubernur Kepulauan Riau yang juga Ketua Dewan KPBPB Batam Muhammad Sani memastikan Tanjungsauh segera masuk wilayah KPBPB Batam. "Tanjungsauh sudah diusulkan masuk FTZ sebagai daerah pengembangan," kata dia.
Menurut Gubernur, untuk dikembangkan menjadi pelabuhan "transhipment", daerah itu harus menjadi FTZ terlebih dulu. Karena status FTZ menjanjikan banyak keuntungan bagi pengusaha yang beraktivitas di sana. "Kalau tidak ada FTZ, operasionalnya sulit," kata Muhammad Sani.
Pelabuhan Tanjungsauh direncanakan memiliki terminal kargo seluas 1.000 hektare yang disambung dengan jalur darat atau jembatan sepanjang 7 kilometer dari Terminal Kabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
