REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar menjamin dalam pengalokasian dana APBD tak akan ditemukan dana siluman. Pasalnya, Pemprov Jabar menerapkan sistem Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) on line dan e-budjeting.
"Insya Allah, tak ada dana siluman sejak awal memang tidak ada. Kalau dana siluman itu muncul tiba-tiba di titik akhir," ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Selasa (24/3).
Menurut Heryawan, dengan RKPD on line, semua program sudah diproses sejak awal karena semua datanya ada di sistem itu. Jadi, sudah terdata dari awal perencanaan program. Selain itu, nantinya ada proses verifikasi terlebih dahulu yang masuk ke program e-budgeting. Karena, usulan program tersebut bisa dari masyarakat. Walaupun, usulan program tersebut kebanyakan dari OPD.
"Usulan program itu sifatnya terbuka, diproses terbatas. Tapi itu usulan masyarakat lewat aspirasi yang masuk ke dewan, OPD atau lewat musrembang," katanya.
Heryawan mengatakan, usulan masyarakat yang masuk ke OPD nanti diproses. Jadi, diproses itu ada tim lagi yang memverfikasi secara seksama sesuai pembidangan. Baru, kemudian dirapatkan di TAPD dan disepakati.
"Kan boleh jadi banyak sekali usulan. Kalau usulan irigasi sampai Rp 300 miliar tapi uang yang tersedia Rp 200 miliar, maka Rp 100 miliar harus ditunda dulu mungkin tahun depan," kata Heryawan.
Proses berikutnya, kata dia, adalah verifikasi dalam berbagai hal termasuk kelayakannya. Pada saat yang bersamaan, Heryawan mengaku sudah membuat Pergub (pertaturan gubernur) yang dengan tegas meminta semua bantuan kepada kabupaten/kota serta hibah fisik ke masyarakat harus jelas kegunaannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
