REPUBLIKA.CO.ID, MALANG --  Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyiapkan sistem e-budgeting dalam sistem pemerintahannya. Hal ini dilakukan mengingat kasus korupsi yang sampai saat ini ramai terjadi di Kota Malang.

"Hal yang kemarin terjadi jadi pembelajaran, seharusnya kita harus segera menerapkan sistem e-budgeting," kata Walikota Malang, Mohammad Anton saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (23/8).

Menurut pria yang biasa disapa Abah Anton ini, sistem elektronik sangat bagus dan terbukti kemampuannya. Segala transparansi dalam tubuh pemerintahan terutama masalah anggaran dapat terukur. Dengan demikian dapat mencegah terulangnya kasus korupsi kembali di Kota Malang.

Abah Anton berharap sistem elektronik ini dapat berjalan secepat mungkin ke depannya. Sistem ini setidaknya dapat berjalan sesegera mungkin pada tahun ini. Menurut dia, sistem ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pemerintah demi mencegah hal yang tidak diinginkan.

"Kita minta sekarang bagaimana cara untuk lebih baik lagi dan saya pikir e-budgeting bagus seperti yang dilakukan Surabaya," tambah dia.

Sebelumnya, Kota Malang diramaikan atas kasus korupsi yang dilakukan Ketua DPRD dan Mantan Kepala Dinas PU Kota Malang. Mereka menjadi tersangka karena dianggap terlibat dalam kasus korupsi APBD 2015 Kota Malang. Abah Anton sendiri dijadikan saksi dalam kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ikuti Whatsapp Channel Republika