REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan tak akan berbuat apapun untuk mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, agar menjadi Gubernur definitif Provinsi Banten. Mereka hanya menunggu bola sampai surat kemebdagri turun.

"Kita menunggu dari Mendagri saja, karena info yang kita dapat, Mendagri pun belum berbuat apa-apa," kata Ketua DPD PDI-P Banten, Sukira, di kantornya, Senin (23/3).

Bahkan, keengganan untuk menjemput bola agar Rano segera definitif pun berbanding lurus dengan tak disiapkannya saran nama dari partai berlambang banten tersebut untuk mencari pendamping Si Doel dalam mempin Banten. "Nanti kalau Rano sudah definitif, baru kita berbicara soal wakil," tegasnya.

Padahal, semenjak Mahkmah Agung menolak kasasi Ratu Atut Chosiyah serta dijatuhi hukuman tujuh tahun kurungan penjara, maka Rano Karno yang kini menjabat sebagai Plt Gubernur Banten, akan segera menjadi gubernur definitif Banten.

Sementara, DPRD Banten mendesak Pemprov Banten melalui Sekda melayangkan surat ke Mendagri, agar Rano segera dilantik sebagai gubernur definitif.

"Amanat UU itu ya otomatis, karena tinggal proses administratif dan politik. Kalau semua berjalan baik, sebulan sudah selesai," kata Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Sofwan Haris, di Kota Serang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika