REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan mengucurkan dana sekitar Rp 19 miliar melalui APBD 2015 untuk melanjutkan pembangunan sisi darat Pelabuhan Internasional Maloy di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.
"Meskipun Pelabuhan Maloy sejak lama sudah difungsikan, tetapi program ke depan akan menjadi pelabuhan internasional, makanya pengembangannya terus dilakukan," ujar Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Hafid Lahiya dihubungi dari Samarinda, Senin (23/3).
Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy menjadi salah satu prioritas karena untuk mendukung kawasan industri sawit dan turunannya khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan seluruh perkebunan di Provinsi Kaltim pada umumnya. Pelabuhan tersebut juga terkoneksi dengan berbagai kegiatan industri, sehingga daerah itu bernama Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, Kutai Timur.
Ia menjelaskan KIPI Maloy dipersiapkan menjadi pusat pengolahan hasil kelapa sawit, yakni crude palm oil (CPO) dan produk turunannya seperti minyak goreng, kosmetik, mentega, pakan ternak, es krim, sabun, tekstil, dan lainnya.
KIPI Maloy dinilainya sangat strategis karena terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional, kemudian berada di kawasan pusat ekonomi dunia masa depan (Pacific Rim).
"Selain itu, KIPI Maloy juga masuk jalur interkoneksitas Kalimantan dan Sulawesi, yakni merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan fery Tarakan-Toli Toli dan Balikpapan-Mamuju," katanya.
Hafid menambahkan KIPI Maloy memiliki dua konsep pembangunan, yakni pertama, membangun klaster industri oleochemical dan pengolahan hasil tambang berskala internasional untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan peluang bisnis baru.
Kedua, menyediakan kawasan industri yang berdaya saing tinggi dengan dukungan insentif dan berbagai kemudahan. "Pembangunan KIPI Maloy dilakukan dengan pekerjaan sarana dan prasarana pendukung, di antaranya industri olien, industri peleburan almunium, stearin dan PFAD, industri asam lemak, biodiesel dan industri minyak goreng," tambahnya.
Ia menjelaskan pembangunan KIPI Maloy berlandaskan pada Peraturan Presiden No.32/2012 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi Kalimantan, sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
Pembangunannya juga diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2012, yakni menetapkan Kalimantan Timur sebagai Klaster Industri berbasis Oleochemical di Maloy Kutai Timur. Terkait dengan itu, maka pembangunan KIPI Maloy juga mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN, baik di tahun-tahun sebelumnya, hingga 2015 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika